Medan, Harian Analisa, Jumat, 19 September 2008
Meskipun sudah menandatangani kwitansi dan blanko akan mendapatkan dana tunjangan Anggaran Pengeluaran Belanja Negara (APBN), namun hampir seribu guru terdiri dari guru honor SD Negeri di Medan, guru SD, SMP dan SMA swasta kecewa. Pasalnya, saat dilihat tidak ada dana mengalir ke rekening mereka.
Hal ini terungkap pada pertemuan silaturahmi antara Lembaga Peduli Pendidikan Indonesia (LPPI) Kota Medan dengan Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU), di Aula Rektor UMSU, Jalan Kapten Muchtar Basri Medan, Rabu (17/9).
Ketua LPPI Kota Medan, Drs A Rivai Parinduri menyatakan, terlambat dana APBN diterima guru-guru honor SD Negeri di Kota Medan dan guru swasta diduga ada indikasi permainan orang Dinas Pendidikan Kota Medan.
Menurutnya, banyak anggota LPPI yang telah menandatangani kwitansi penerimaan dana bantuan tersebut tapi saat dicek di bank dana tersebut tidak ada.
Rivai juga meminta kepada Dinas Pendidikan Provinsi agar segera menangani permasalahan ini. Jika tidak, LPPI yang memiliki 3000an anggota akan membuat laporan kepada Mendiknas dengan tembusan, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Menkeu, Gubsu dan pejabat terkait.
Ahmad Siregar, SPdI, guru honor di SD 067248, Medan Marelan yang juga Ketua LPPI Kecamatan Medan Marelan mengakui telah menandatangani blanko pencairan dana APBN di Dinas Pendidikan Medan sebesar Rp1.140.000. Tapi, setelah di cek di bank dana tersebut tidak ada.
Hal senada juga diakui pengurus LPPI Medan lainnya, alasan tidak dikeluarkan dana bantuan APBN karena banyak guru tidak memiliki Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan (NUPTK) yang dikeluarkan Depdiknas.
Namun, dia berharap pemerintah mempercepat pengeluaran bagi yang telah mendapatkannya, paling lambat empat hari menjelang lebaran karena sangat membantu bagi guru-guru yang akan merayakan Lebaran.
Sebelumnya, Rivai Parinduri didampingi 11 ketua dari 21 pengurus LPPI se Kota Medan dan Dewan Pembina Adi Munasip SE MM meminta kepada Rektor UMSU H Bahdin Nur Tanjung yang dikenal sebagai tokoh pendidikan di Sumut untuk menjadi salah satu dewan pakar di LPPI Kota Medan.
Prospek yang baik
Sementara Rektor UMSU H Bahdin Nur Tanjung SE MM mengaku prihatin dengan realita kehidupan guru di Indonesia.
Menurutnya, pemerintah tidak boleh membeda-bedakan antara guru negeri dan swasta. Bahkan dia menegaskan, tunjangan guru dari APBN jika sudah dianggarkan hendaknya cepat dibagikan.
Bahdin mengaku, kehadiran LPPI di Kota Medan menjadi pioner lembaga bagi aktivitas pembelaan terhadap guru. Untuk itu, tujuan LPPI hendaknya selain bisa membantu anggota juga mengarah kepada peningkatan kualitas pendidikan.
“Saya melihat kehadiran LPPI Kota Medan sejak 2003 hingga ke sejumlah daerah kabupaten/kota se Sumut memiliki prospek yang baik untuk kekuatan besar sehingga bisa mempengaruhi kepada setiap pengambilan kebijakan.
Pada kesempatan itu, Bahdin didampingi Kepala Biro Kemahasiswaan Rahmat Kartolo Simanjuntak dan Humas UMSU, Drs Anwar Bakti menyatakan ketersediaannya menjadi dewan pakar LPPI Kota Medan.
Turut hadir, Drs Andi Surbakti, Drs Ahmad Syamsuri Matondang dan 11 Ketua LPPI Kecamatan di Medan.
Secara terpisah Kadis Pendidikan Kota Medan Drs Hasan Basri MM ketika dikonfirmasi melalui telepon selular mengatakan, adanya guru yang tidak mendaftar kemungkinan tidak memenuhi persyaratan.
Untuk itu, Dinas Pendidikan Medan telah mengusulkan awal, jika tidak mendapat dana APBN guru kemudian diusulkan ke bantuan dana APBD.
Ketika ditanya soal guru yang telah menandatangani blanko tapi dana tidak mengalir ke rekening. Hasan mengakui seharusnya guru bersabar dan terus berjuang dengan sering melihat rekeningnya. “Kemungkinan ada kesalahan teknis,” lanjutnya.
Sumber: http://yayasan-kksp.blogspot.com/2008/09/hampir-seribu-guru-di-medan-belum.html
Tidak ada komentar:
Posting Komentar